Pemprov Komit Dukung Penguatan Sistem Kesehatan Akademik Di Wilayah Kalimantan Barat
PONTIANAK - Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) menggelar giat bertajuk diskusi pemangku kepentingan sistem kesehatan akademik bersama program pasca sarjana FK-KMK UGM di Provinsi Kalimantan, yang digelar di Ruang Amphiteather Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, Senin (21/10/2024).
Giat tersebut turut dihadiri oleh Pj Gubernur Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes., yang dalam kesempatan tersebut diwakilkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dr. Erna Yulianti, Direktur RSUD dr. Soedarso drg. Hary Agung Tjahyadi, M.Kes., dr. Haryo selaku perwakilan Pokjanas AHS, Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran-KMK UGM, Para Ketua Program Studi Pascasarjana FK-KMK UGM, Dekan FK Universitas Tanjungpura beserta jajaran.
Lewat sambutannya, Kadiskes Prov. Kalbar menerangkan bahwa sistem kesehatan yang kuat merupakan fondasi penting bagi kesejahteraan masyarakat. Dimana salah satu komponen utamanya adalah ketersediaan tenaga medis yang kompeten, terutama dokter spesialis, yang merupakan tulang punggung dalam pelayanan kesehatan.
"Hal ini pula yang masih menjadi persoalan, mengingat Provinsi Kalimantan Barat masih menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan dokter spesialis di berbagai wilayah," ucapnya.
Kadiskes turut membeberkan berdasarkan data Si SDMK pertanggal 30 September 2024, di wilayah Kalimantan Barat tercatat jumlah dokter umum sebanyak 1.423 orang, dokter gigi sebanyak 316 orang, dokter spesialis sebanyak 513 orang dan spesialis gigi sebanyak 32 orang.
"Dari angka tersebut, bisa kita simpulkan rasio penduduk pada tahun 2023, maka Kalimantan Barat masih kekurangan dokter umum 2.530, dokter gigi 731 dan spesialis 104 orang," paparnya.
Lewat diskusi ini, dr. Erna harap dapat memicu adanya langkah strategis yang sangat tepat dalam merumuskan solusi atas tantangan tersebut. Dirinya menilai, sinergi yang baik antara pemerintah, institusi pendidikan, rumah sakit, dan pihak-pihak terkait lainnya, tentu akan berdampak pada terbentuknya kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan dokter spesialis agar dapat tercapai.
Lebih jauh, dirinya turut memastikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk terus mendukung segala upaya dalam memperkuat sistem kesehatan akademik di daerah kita. Termasuk diantaranya dalam hal mewujudkan kerja sama dengan perguruan tinggi, baik dalam pembentukan program pendidikan kedokteran spesialis maupun peningkatan kualitas tenaga pendidik.
"Kita juga perlu memperhatikan pemerataan distribusi tenaga medis hingga ke daerah terpencil agar semua masyarakat dapat merasakan layanan kesehatan yang adil dan merata," imbuhnya.
"Saya berharap melalui diskusi ini, kita dapat merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan segera. Karena saya yakin, kemandirian Kalimantan Barat dalam memenuhi kebutuhan dokter spesialis bukanlah hal yang mustahil jika kita semua bersatu, bekerja keras, dan memiliki visi yang sama," pungkasnya. (Dinkes Prov. Kalbar)