Lewat FGD Bertema Kesehatan Bersama BPKP RI, Pj Gubernur Kalbar Ajak Stakeholder Tingkatkan Usia Harapan Hidup dan Turunkan Angka Kemiskinan

SINGKAWANG - Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., membuka  pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP bertema "Kesehatan Tahun 2023 dan 2024" di Hotel Swiss Belinn Singkawang, Kamis (25/7/2024). 

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah unsur terkait, seperti Walikota/Bupati se-Kalimantan Barat, beberapa Kepala OPD di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat termasuk diantaranya Kadiskes Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, serta beberapa unsur terkait lainnya. 

Dalam sambutannya, Pj Gubernur Harisson menghimbau untuk memperhatikan indikator-indikator Kualitas Pembangunan Manusia, termasuk Usia Harapan Hidup (UHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Pengeluaran Per kapita Penduduk (PPP). Beliau juga menyoroti peningkatan UHH di seluruh kabupaten/kota Kalimantan Barat sejak 2010, dengan Kabupaten Bengkayang mencatat angka tertinggi (74,20 tahun) pada 2023.

Harisson menekankan bahwa peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan semata. Sektor lain, seperti lingkungan hidup, pendidikan, sosial, dan ekonomi, memiliki peran yang sangat krusial. Bahkan, kontribusi mereka bisa mencapai 60-70%. 

"Faktor genetik dan pelayanan kesehatan memang berperan, masing-masing 10% dan 20%, namun lingkungan dan perilaku memiliki dampak yang jauh lebih besar, yaitu 40% dan 30%, Misalnya dalam kasus stunting, orang tua yang pendek belum tentu memiliki anak yang pendek juga. Lingkungan dan pola asuh yang tepat dapat mencegah stunting." ungkap dr. Harisson.

dr. Harisson, M.Kes. menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung perilaku hidup sehat.

"Kita tidak bisa menyalahkan sektor kesehatan jika derajat kesehatan masyarakat belum optimal. Ini adalah tanggung jawab kita bersama," pungkasnya.

Lebih lanjut, Pj. Gubernur mengungkapkan kabar baik terkait penurunan tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat. Berdasarkan survei terbaru, angka kemiskinan turun dari 6,71% pada 2023 menjadi 6,32% pada 2024. Kabupaten Kubu Raya mencatat angka kemiskinan terendah sebesar 4,08%, sementara Kabupaten Melawi masih tertinggi dengan 10,62%.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat optimis dapat terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan layanan kesehatan dan pengentasan kemiskinan.

FGD dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama antara Pj. Gubernur dan beberapa Kepala Daerah se-Kalimantan Barat. Komitmen ini mencakup enam poin penting, termasuk pemenuhan sarana prasarana kesehatan, peningkatan mutu pelayanan, dan penguatan sistem informasi kesehatan terintegrasi. (Dinkes Prov. Kalbar)