Kadiskes Dorong Percepatan Cakupan Imunisasi Dasar Maupun Lanjutan Secara Merata Di Seluruh Wilayah Kalbar
PONTIANAK - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, dr. Erna Yulianti membuka pelaksanaan kegiatan Pertemuan Teknis Penguatan Program Imunisasi dan Surveilans PD3I di Kalimantan Barat, yang digelar di Ballroom Hotel Harris Pontianak, pada Senin (13/1/2024).
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Direktur Pengelolan Imunisasi Kemenkes RI dr. Prima Yosephine, perwakilan Country Director - CDC Indonesia, Senior Program Manager- HSP (Health Security Partners), Ketua Umum Pengurus Pusat PAEI (Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia), Ketua PAEI Cabang Kalimantan Barat, perwakilan Direktorat Pengelolaan Imunisasi Kemenkes RI, perwakilan dan tim kerja Surveilans dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Kota Singkawang, dan Kabupaten Kubu Raya.
Lewat sambutannya, Kadiskes menyebut Program Imunisasi merupakan salah satu upaya intervensi kesehatan masyarakat terhadap Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD31) dan di nilai sangat cost effective. Imunisasi, sambungnya, juga merupakan salah satu upaya preventif dalam menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I).
“Adapun Capaian Imunisasi Dasar Lengkap di Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir belum menunjukkan hasil yang optimal,” ucapnya.
“Dimana tercatat untuk Persentase Anak Usia 1 Tahun yang telah mendapatkan Imunisasi dasar Lengkap; 71% (2020); 73,8% (2021); 81,3% (2022); 74,9% (2023) dan 42, 7% (2024 Nov),” papar Kadiskes.
Capaian cakupan tersebut, kata dr. Erna, tidak ada yang mencapai target Nasional, Sehingga masih ada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi secara lengkap atau bahkan tidak pernah mendapatkan imunisasi sedari lahir.
Dirinya menilai, jika kesenjangan imunitas ini tidak segera dikejar maka akan terjadi peningkatan kasus dan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang akan menjadi beban ganda dengan meningkatnya kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I).
Berkaca dari hal tersebut, dirinya menururkan bahwa imunisasi menjadi upaya paling penting dalam menciptakan kekebalan anak. Sebab, jika anak tidak diberikan imunisasi wajib dapat berisiko menyebabkan mudah tertular penyakit berbahaya.
“Hal ini dikarenakan tidak adanya kekebalan (untuk anak yang tidak diimunisasi) terhadap penyakit tersebut,” katanua.
Lebih jauh, dirinya mendorong semua pihak terkait untuk meningkatkan cakupan imunisasi dasar dan lanjutan yang tinggi dan merata di seluruh wilayah, bahkan sampai tingkat desa. Dirinya yakin, bila tingkat kekebalan masyarakat tinggi, maka yang akan terlindungi bukan hanya anak-anak yang mendapatkan imunisasi tetapi juga seluruh masyarakat.
“Termasuk pula Penguatan sistem surveilans dalam pemantauan, deteksi dini dan respon melalui aplikasi Sistim Kewaspadaa Dini dan Rerspon (SKDR) kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, menjadi sangat vital untuk segera dilakukan reson cepat penanganan dan penanggulangan jika adanya muncul alert,” terangnya.
“Mengingat di Kalimantan Barat cakupan imunisasi yang relatif jauh dari harapan untuk mewujudkan herd imunity, dan perlu relatif kerja keras untuk memantau risiko munculnya kasus PD3I dan diupayakan adanya keselarasan pemahaman masyarakat pada umumnya,” pungkasnya. (Dinkes Prov. Kalbar)