WORKSHOP E-MONEV KATALOG DALAM PERENCANAAN KEBUTUHAN OBAT (RKO) DAN IMPLEMENTASI SIPNAP

DINKES PROV. KALBAR – Program  tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan sesuai dengan  Peraturan Gubernur Kalbar nomor 99 tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Kalbar, pasal 51, paragraf 1 , Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 41 mempunyai tugas: 1) Penyusunan Rencana Kerja Seksi Kefarmasian dan Alkes, 2) pengumpulan dan pengolahan bahan sebagai perumusan kebijakan teknis di bidang kefarmasian dan alat kesehatan, 3) Pelaksanaan koodinasi dan fasilitasi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan, 4) Pelaksanaan urusan pemerintahan  di bidang kefarmasian, tata kelola obat public dan pelayanan kefarmasian,  produksi distribusi kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, 5) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kefarmasian 6) Pelaksanaan tugas lain di bidang kefarmasian yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Keterangan : Martin sirait,  Kebijakan perencanaan kebutuhan obat.

Keterangan : Fajar Ramdhahita Putra, S.Si, Apt, Pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekurdor farmasi.

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sediaan farmasi berupa obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Keterangan : dr Adiwan Qodar, AAAK, Kebijakan Administrasi Klaim BPJS Kesehatan sesuai peraturan presiden nomor 82 tahun 2018.

Obat merupakan suatu bahan atau campuran bahan untuk dipergunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia atau hewan termasuk untuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia. Fasilitas Kefarmasian merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.

Keterangan : Berthin Hendry Dunard, S. Si, BPOM Pengelolaan Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan obat obat tertentu yang sering di salah gunakan (OOT) di fasilitas distribusi.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.Mengacu pada Permenkes nomor 63 tahun 2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (E-Catalogue) dan Permenkes No.71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN, maka diperlukan suatu sistem monitoring dan evaluasi obat e-catalog untuk membantu dalam pemantauan ketersediaan obat e-catalogue dalam pemenuhan kebutuhan Obat Program JKN.

Keterangan : Reza Afrizal, Bimtek sirup dan e katalog. 

Dinas Kesehatan Provinsi melaksanakan pertemuan Program Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2020, diikuti oleh peserta pertemuan Workshop E-Monev Katalog dalam Mendukung Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO) dan Implementasi SIPNAP terdiri dari Dinas Kesehatan Provinsi, Instalasi Farmasi Provinsi dan Kab/Kota, Pengelola Program Provinsi dan Kab/Kota, Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta serta Apotik PRB sejumlah 71 orang yang diadakan di Hotel Kapuas Palace, pada hari Selasa tanggal 11 s/d 14  Februari Tahun 2020.

Pertemuan dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, dr.Harisson,M.Kes  dalam sambutannya mengatakan “Melalui kegiatan ini diharapkan mendapatkan mekanisme penerimaan pelaporan yang efektif yang berasal dari Dinas Kesehatan, Fasyankes milik pemerintah & swasta (yang bekerja-sama dengan BPJS) dan Industri Farmasi, sehingga mendapatkan data realisasi e-catalog dan Rencana Kebutuhan Obat (RKO)”.

Dalam pertemuan ini sebagai narasumber adalah 1 orang dari Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan 1 orang Perbekkes dan Prodis Kefarmasian dengan materi Kebijakan One Gate Policy dan Penerapan aplikasi E-Monev Obat dan Implementasi SIPNAP  dan 2 orang narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi.

Dalam pertemuan ini dibahas tentang Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Ketersediaan Obat dan Vaksin serta Pelayanan Kefarmasian yang diadakan di 14 Kabupaten/Kota, dengan mengunjungi Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota, Puskesmas, Apotik dan Rumah Sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Untuk mengetahui data ketersediaan obat dan vaksin serta pencapaian program pelayanan kefarmasian di Puskesmas, Apotik dan Rumah Sakit. Yang direncanakan pada bulan Februari hingga September 2020.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Back To Top