WASPADA FOGGING ILEGAL MENGATASNAMAKAN DINKES KALBAR

PONTIANAK – Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat meminta agar masyarakat Kalimantan Barat langsung menolak pihak tidak bertanggungjawab yang meminta biaya terkait Fogging atau penyemprotan asap. Masyarakat pun dapat langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pejabat daerah setempat (RT, Lurah, Camat) ataupun pihak berwajib.

Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, dr Harisson Mkes menegaskan, Dinkes Kalbar tidak pernah menugaskan pegawainya ataupun mengeluarkan surat penugasan kepada pihak lain manapun terkait Fogging. Jika masyarakat didatangi pihak tidak bertanggungjawab dengan membawa surat tugas Fogging dan mengatasnamakan Dinkes Kalbar atau berkop surat Bakti Husada, dipastikan aktivitas Fogging / penyemprotan asap itu ilegal.

Sudah ada masyarakat Kalbar, khususnya di Kabupaten Kubu Raya yang menjadi korban atas aktivitas ilegal ini. Modus pihak tak bertanggungjawab itu biasanya langsung mendatangi rumah warga atau perusahaan dengan dalih ditugaskan melakukan Fogging di sana. Masyarakat pun diharuskan membayar biaya yang tidak sedikit.

Untuk menyakinkan warga, mereka bahkan membawa surat tugas dengan kop Tim Kesehatan Lingkungan, Penanggulangan dan Pencegahan Wadah Penyakit Menular (Demam Berdarah / DBD), Wilayah Kerja Provinsi Kalimantan Barat, alamat Jl A. Yani No.136, HP.081256174250. Dalam surat tersebut terdapat nama A Toni Haryanto dan Sukri sebagai koordinator dan pelaksana. Mereka pun mengaku sebagai petugas dari Dinkes Kalbar.

Harisson memastikan Dinkes Kalbar tidak pernah membentuk tim tersebut, dan tidak ada hubungan sama sekali dengan dinas. Ia pun menegaskan, Dinkes Kalbar tidak pernah mengeluarkan surat tersebut. Surat itu masih menggunakan logo bakti husada yang tak lagi digunakan dalam surat resmi dinas.

Menurutnya, kasus Fogging Ilegal muncul pada November 2019, Dinas Kesehatan Kalbar sudah mengeluarkan Surat Edaran tentang Kewaspadaaan terhadap kegiatan penyemprotan / Fogging ilegal pada 7 November 2019. Kasus serupa muncul kembali di daerah Batulayang pada 4 Desember 2019.

Surat Edaran tersebut menjelaskan bahwa Dinkes Kalbar tidak pernah melakukan penyemprotan secara langsung atau memerintahkan pihak lain apalagi menetapkan biayanya. Terkait permintaan Fogging, masyarakat dapat langsung berkoordinasi dengan Dinas kesehatan kabupaten/kota atau puskesmas setempat yang lebih memahami kondisi wilayah, kriteria maupun indikasi perlu tidaknya Fogging.

Fogging ilegal yang tidak berkoordinasi dengan dinkes dan puskesmas setempat tidak dapat dipertanggungjawabkan sisi epidemologis, teknik pelaksanaan, dan bahan kimia sesuai standar peruntukkannya. Fogging hanya salah satu upaya pengendalian vektor, tetapi usaha terbaik yang harus dilakukan adalah melaksanakan ‘Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik’ dengan menekankan pada kegiatan 3M Plus.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Back To Top