Date & Time |
Menu

UPAYA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM MONITORING DAN PEMBINAAN PERIJINAN KEFARMASIAN

Keterangan gambar : Peningkatan  Kemampuan SDM  dalam Melakukan  Monitoring   Perizinan Sarana          Kefarmasian tanggal 11 September  2019, di Hotel Avara, Pontianak

Dalam rangka memberikan iklim usaha yang kondusif, pemerintah telah menerbitkan PP No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri. Berdasarkan peraturan tersebut, Kementerian Kesehatan berwenang membina dan mengembangkan industri baik di bidang obat, obat tradisional maupun makanan yang dilaksanakan secara berjenjang oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sesuai dengan peraturan, Dinas Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota berwenang untuk melakukan pelayanan perizinan untuk sarana PBF Cabang, Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT)

Kepala Dinas Kesehatam Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes menyampaikan dalam pertemuan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) tentang kefarmasian dengan pejabat struktural terkait serta pedagang farmasi, menyampaikan bahwa “pedagang farmasi adalah salah satu pelayan masyarakat, dalam hal ini harus memberikan pelayanan yang prima, selain itu juga harus diperhatikan tentang perijinan, tindaklanjut berikutnya kami akan membina dan memonitoring tentang hal tersebut”.

Pada proses perizinan sering ditemukan permasalahan terkait pemenuhan persyaratan perizinan yang membutuhkan bimbingan lebih lanjut agar permasalahan tersebut bisa diatasi. Oleh sebab itu, SDM Pembina di Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota harus mampu menilai persyaratan perizinan, mengenali kasus perizinan, siap dalam melakukan monitoring dan pembinaan terhadap sarana Kefarmasian, Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Perijinan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang mempunyai permasalahan dalam proses perizinannya, mengevaluasi dan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

Keterangan gambar : Para peserta mengikuti pertemuan peningkatan kemampuan SDM  dalam melakukan monitoring   perizinan sarana kefarmasian.

Disampaikan oleh narasumber bahwa “dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan untuk perizinan sektor kesehatan adanya peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 26 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor kesehatan maka proses perizinan untuk penerbitan SPP-IRT untuk pangan, dan izin UKOT dan UMOT untuk obat tradisional dilaksanakan melalui online single submission (OSS) dan perizinan dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dengan rekomendasi teknis berada di Dinas Kesehatan, maka tenaga kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota harus mampu untuk memberikan pembinaan terhadap pengurusan izin kepada pelaku usaha yang akan mengurus izin secara online”.

BERITA DI PUBLISH OLEH TIM WEBSITE
DINAS KESEHATAN PROVINSI KLAIMANTAN BARAT

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Recent Post

Back To Top