Date & Time |
Menu

Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (KTP/A) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Meningkat, Perlu Adanya Pelayanan Kesehatan Yang Komprehensif Dan Berkualitas

Keterangan Gambar : Sesi foto bersama, setelah acara pembukaan Orientasi Tatalaksana Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak untuk 14 Kabupaten/Kota.

Pontianak, Dinkes Prov. Kalbar

” Kasus-kasus KtP/A yang teridentifikasi di pelayanan kesehatan merupakan fenomena gunung es karena belum menggambarkan jumlah seluruh kasus yang ada di masyarakat. Kasus KtP/A sangat mempengaruhi kesehatan korban sehingga berdampak pada penurunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, peran pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas sangat dibutuhkan untuk pencegahan dan penanganan kasus KtP/A” demikian pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dr. H. Horisson, M.Kes, saat membuka acara orientasi pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtA/KtP)  dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), di, Pontianak, Kalimantan Barat.

Pelayanan  kesehatan bagi korban KtP/A dapat dilakukan di tingkat pelayanan dasar yaitu di Puskesmas dan tingkat pelayanan rujukan di Rumah Sakit melalui pelayanan terpadu. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, peran tenaga kesehatan sangatlah besar, yaitu mulai dari identifikasi kasus kekerasan, memberikan pelayanan medis terhadap korban, melakukan rujukan baik medis, hukum, maupun sosial, serta melakukan upaya pencegahannya.

Melihat pentinganya peran tenaga kesehatan dalam penyelenggaran upaya perlindungan dan  pemenuhan pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi perempuan dan anak, maka di kembangkanlah Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)/Pusat krisis Terpadu (PKT) di Rumah Sakit sebagai rujukan.

Pada Tahun 2015 Dinas kesehatan Provinsi Kalimantan Barat telah menyelenggarakan Orientasi Tatalaksana Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak untuk 14 Kabupaten/Kota. Untuk mempercepat pemerataan fasilitas pelayanan mampu tatalaksana KtP/A maka tahun 2019 kembali di adakan Orientasi Pelayanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak(KtP/A) termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Keterangan Gambar : Narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Barat.

Data Kekerasan terhadap Anak (KtA)  yang masuk ke Dinas kesehatan  Provinsi Kalimantan Barat tahun  2017 Kekerasan Seksual  usia 1 – 4 tahun 4 orang, usia 5 – 9 6 orang, usia 10 – 14 tahun 6 orang dan usia 15 – 18 tahun 14 orang. Untuk kekerasan fisik  usia 1 -4 tahun 1 orang, usia 10 – 14 tahun 5 orang, usia 15 – 18 tahun 14 orang, kekerasan emosional 1- 4 tahun 4 orang, usia 5 – 9 tahun 2 orang, usia 15 – 18 tahun 2 orang, Kekerasan Penelantaran 0 – 11 bulan 1 orang,  Sedangkan Data Kekerasan Anak yang masuk tahun 2018, Kekerasan seksual  usia 1 – 4 tahun 2 orang, usia 5 – 9 tahun 11 orang, usia 10 – 14 tahun 3 orang, usia 15 – 18 tahun 16 orang. Kekerasan fisik usia 5 – 9 tahun 2 orang, usia 10 – 14 tahun 2 orang, usia 15 – 18 tahun 7 orang, Kekerasan emosional usia 10 – 14 tahun 1 orang.

Sedangkan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan TPPO sering kali tidak terlaporkan,hal tersebut disebabkan sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa kasus tersebutmerupakan “ aib “ dan masalah domestik dalam keluarga, yang tidak pantas di ketahui orang lain. Sedangkan kasus TPPO sebagian besar masyarakat belum memahami tentang TPPO sehingga menganggap hal tersebut wajar dan tidak pantas dilaporkan , terutama jika pelaku merupakan keluarga sendiri, sehingga di selesaikan secara kekeluargaan. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mencegah terjadinya kasus – kasus kekerasan tersebut.

Pada tahun 2015 BAPENAS telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak (RAN-PA) 2015 – 2019 yang di dalamnya memuat penjabaran lebih rinci atas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 untuk mencapai sasaran pembangunan perlindungan anak.

Dengan demikian, dalam upaya pengembangan Puskesmas mampu tatalaksana korban kekerasan terhadap perempuan dan anak,  Rumah Sakit yang memiliki unit Pusat Kekerasan Terpadu/PKT atau Pusat Pelayanan Terpadu/PPT, perlu dilakukan peningkatan kemampuan tenaga kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit agar mampu tatalaksana kasus KtP/A dan TPPO. (bdi)

BERITA DI PUBLISH OLEH TIM WEBSITE
DINAS KESEHATAN PROVINSI KLAIMANTAN BARAT

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Recent Post

Back To Top