Kalbar Persiapkan PERDA Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Dinas Kesehatan <br> Provinsi Kalimantan Barat

Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Barat

Image 13-12-2018

Ket Gambar : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI drg. Oscar Primadi, MPH melakukan kunjungan dalam rangka monitoring dan evaluasi (Monev) wilayah binaan Kalimantan Barat.

Pontianak, Dinkes Prov. Kalbar

Pemerintah Provinsi Kalimahtan Barat bakal menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada tahun 2019.  Penerapan Kawasan Tanpa Rokok ini akan dilakukan di lokasi yang menjadi wilayah  obsolute terhadap  rokok , sehingga perlu di rumuskan dan di sosialisasikan kepada seluruh OPD yang ada di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar melaksnakan kegiatan  Advokasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 November 2018 di Aula Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar yang di buka oleh Sekretaris Dinkes Prov Kalbar, drg. Hary Agung Tjahyadi, M.Kes.

Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam rangka persiapan penyusunan dan perumusan Peraturaan Daerah (PERDA) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Provinsi Kalbar, sehingga di Provinsi Kalbar tahun depan telah memiliki sebuah regulasi tentang KTR tersebut.

Sementara itu berdasarkan  Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat No Gub-065/2636/or-b pertanggal 13 September 2018, telah menegaskan bahwa seluruh kawasan perkantoran di lingkungan Pemerinta Provinsi Kalimantan Barat menjadi Kawasan Tanpa Rokok, dan wajib mentaati surat edaran tersebut. Imbuh  Sekretaris Dinas Kesehatan Prov  Kalbar, drg, Hary Agung .

Sementara itu  Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) Dinkes Provinsi Kalbar, Marselina,SKM,M.AP juga mengatakan, ada delapan kawasan , yaitu  fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, perkantoran, tempat umum, dan tempat dilarang merokok.

Sehingga jika Perda KTR  ini terbit akan menjadi sebuah acuan Pemda menerapkan kawasan tanpa rokok di Provinsi Kalimatan Barat, di jelaskan juga oleh Kabid P2P bahwa sudah ada 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang telah memiliki Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok, antara lain, Kota Pontianak, Kabupaten, Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Sambas.

Dalam kegiatan advokasi ini juga di hadirkan narasumber dari praktisi kesehatan dr. Nanda Aulia Putri, Sp.P.FAPSR yang berbicara mengenai  “Dampak rokok dan asap terhadap kesehatan paru“  serta narasumber dari Kementrian kesehatan, dr. Farina Andayani, MSc (Direktorat P2PTM yang menyampaikan tentang “ Kebijakan Kawasan tanpa Rokok”  

Pada akhir acara , disepakati penandatangan Komitmen bersama untuk mewujudkan KTR di Provinsi kalimantan Barat . Terkait KTR ini,  maka diharapkan dukungan dari semua pihak unutk dapat mendukung terbitnya Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok  (KTR) di Provinisi Kalbra, ungkap Marsel. (sur)

Berita ini di Publikasikan oleh tim Web Dinkes Prov Kalbar tahun 2019

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on print
Share on whatsapp