Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Mengikuti Sumpah Profesi PAKKI Di Hotel Neo Pontianak Kalimantan Barat

Kementerian kesehatan menginisiasi terbentuknya PAKKI sebagai perhimpunan untuk memelihara, menjaga kepentingan, kewenangan dan mutu profesi, dalam memenuhi tuntutan / kebutuhan professional kesehatan kerja dari jabatan fungsional Kemenkes yang baru dan merupakan persyaratan profesi profesional kesehatan kerja yaitu  mempunyai organisasi profesi kesehatan kerja.

Dasar hukum PAKKI berlandasan Hukum Pancasila Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang  No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang – Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 43 (Sertifikat Profesi)  dan  44 (Sertifikat Kompetensi), Undang – Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013  Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya, Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2013 dan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya, Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2014 dan Nomor 15 Tahun 2014 Tentan Perubahan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2013 dan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya, SK Mendiknas No. 045/U/2002 Tentang Kompetensi, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0020098.AH.01.07.TAHUN 2016.

Peran PAKKI & Pembimbing Kesehatan Kerja antara lain: Pembuatan standar profesi ahli kesehan kerja (sedang berlngsung), Pembaharuan STR Online versi 2.0, Ikut serta dalam merumuskan buku pedoman kegawat daruratan, Ikut serta dalam merumuskan buku saku ergonomic, Ikut serta sebagai tim penilai green hospital bersama Kemenkes RI, Merumuskan naskah akademik jabfung Pembimbing Kesehatan Kerja, Merumuskan standr kompetensi jabfung Pembimbing Kesehatan Kerja, Terlibat dalam pembuatan buku saku porto folio SKP online, Terlibat dalam pembuatan modul pelatihan, Menghasilkan STR jabfung Pembimbing Kesehatan Kerja, Merumuskn buku pentahelix desa tangguh bencana.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Back To Top